RUTENG – Hari Studi Dalam Rangka Sidang Pastoral Post Natal 2023 menghadirkan empat narasumber yang membahas pastoral ekonomi berkelanjutan. RD Martin Chen sebagai pembicara pertama menggali inspirasi Kitab Suci dan ajaran-ajaran Gereja mengenai kehidupan ekonomi dan karya pastoral dalam bidang ekonomi.
Meskipun tidak memiliki kompetensi teknis ekonomis, kata dia, Gereja dapat dan mesti memberikan prinsip-prinsip etis-spiritual dalam pengembangan ekonomi integral yang mengabdi manusia yang utuh, bermanfaat bagi kesejahteraan umum dan terintegrasi dengan ekologi.
Direktur Puspas Keuskupan Ruteng, RD Dr. Martin Chen mempresentasikan Inspirasi Kitab Suci dan Ajaran Gereja tentang karya pastoral bidang ekonomi. (Foto : KOMSOS KR)
“Terlebih dalam situasi kesenjangan dan ketidakadilan sosial yang masih terjadi di tengah dunia ini, Gereja dipanggil untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan agar keadilan bermekaran dan kemakmuran berlimpah,” jelas RD Martin Chen
Ia menguraikan sejumlah prinsip Kristiani dalam kehidupan ekonomi, meliputi prinsip kesejahteraan umum atau bonum commune, martabat pribadi manusia, solidaritas, universaitas harta benda, pilihan mendahulukan kaum miskin atau preferential for the poor, subsidiaritas, prinsip ekologis.
Selanjutnya RD Dr. Mathias Daven mengangkat tema “Globalisasi dan Kapitalisme, Refleksi Etis dalam Tegangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Solidaritas.”
RD Mathias Daven saat menyampaikan materi tentang Globalilasi dan Kapitalisme, Refleksi Etis dalam Tegangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Solidaritas. (Foto : KOMSOS KR)
Dalam paparannya ia menjelaskan fenomena globalisasi dan kapitalisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan.
“Saya diminta untuk menggarap tema globalisasi dan kapitalisme, tema yang hemat saya persis bertentangan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan. Jika konsep ekonomi berkelanjutan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau manusia-sentris, maka ekonomi modern berorientasi pada produksi atau produksi-sentris,” jelas RD Mathias.
Lebih lanjut, dosen filsafat di STF Ledalero itu menjelaskan esensi normatif dari ekonomi berkelanjutan. Mengutip filsuf Mller, keadilan yang dimaksud yaitu Esensi normatif ekonomi berkelanjutan adalah keadilan, yaitu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama.
“Ekonomi yang berkeadilan dan bermartabat mesti berorientasi pada kebutuhan pokok manusia (basic needs). Karena itu hal yang menentukan dan menguasai kegiatan ekonomi bukan produksi, melainkan hak hidup manusia untuk mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan dasar manusia,” kata RD Mathias Daven.
Ir. Viktor Slamet, saat mempresentasikan pengalamannya tentang pengelolaan bisnis peternakan dan pertanian dalam Sidang Pastoral, 10 Januari 2022 di Ruteng. (Foto : KOMSOS KR)
Pimpinan PT Rembu Tedeng Trinusa, Ir Viktor Selamet MM berbagi pengalaman tentang pengelolaan bisnis peternakan dan pertanian yang terintegrasi yang ia jalankan di wilayah Manggarai. Ia juga mengemukakan sejumlah hal potensial bagi pengembangan usaha pertanian dan peternakan di wilayah Manggarai Raya.
Terkait itu, ia merekomendasikan kelompok-kelompok umat paroki diarahkan menjadi kelompok usaha tani organik di bawah bimbingan gereja. Selain itu, paroki bisa menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dan para petani terutama dalam penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil produk pertanian organik.
Demikian pula lahan-lahan milik keuskupan yang belum dimanfaatkan bisa di gunakan untuk pengembangan hortikultura dan peternakan sapi perah, ternak babi dan ayam buras.
Sekretaris Daerah Manggarai Barat Fransiskus S. Sodo dalam presentasinya menjelaskan bagaimana gereja lokal membangun kerja sama dengan pemerintah daerah. Sejumlah hal telah dilakukan selama ini antara Gereja Keuskupan Ruteng dan pemerintah daerah. Itu dimulai dengan penandatanganan pernyataan kesepamahan oleh kedua pihak.
Sekretaris Daerah Manggarai Barat Fransiskus S. Sodo. (Foto : KOMSOS KR)
“MOU itu dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang isinya hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Di Labuan Bajo, kita telah mendatangani perjanjian kerja sama mengenai pengelolaan aset wisata rohani Gereja Tua Rekas,” jelas Sekda Mabar Fransiskus S. Sodo.
Dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat, lanjut Sekda Hans Sodo, ada banyak hal yang dapat pemerintah daerah laksanakan dalam kerja sama dengan gereja. Akan tetapi semua itu perlu mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. (KOMSOS KEUSKUPAN RUTENG)
Be First to Comment